Akhir-akhir
ini berbagai negara di dunia, tengah dikejutkan dengan wabah penyakit yang
disebabkan oleh virus yang dikenal dengan istilah covid-19 (Corona Virus
Diseases-19). Wabah virus ini penularannya sangat cepat menyebar. Sehingga
World Health Organization (WHO), menyatakan wabah penyebaran virus covid-19
sebagai pandemi dunia. Penyebaran virus covid-19 menjadi penyebab angka
kematian yang paling tinggi di berbagai negara. Sudah banyak korban yang
meninggal dunia. Hal ini membuat negara yang terdampak melakukan berbagai
kebijakan termasuk di negara Indonesia juga merasakan dampak penyebaran virus
ini. Situasi pandemi ini seketika berdampak di berbagai sektor kehidupan seperti
ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Berbagai kebijakan mulai dikeluarkan
pemerintah sejak terjadinya pandemi covid-19 ini diantaranya himbauan agar
melakukan physical distancing, WFH (Work From Home) bahkan penerapan
kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi daerah yang terdampak
covid-19. Kebijakan tersebut membuat banyak orang kehilangan penghasilan. Adanya
pandemi ini tentu sangat berdampak pada pada sektor perekonomian, pandemi virus
covid-19 kini telah menajalar ke krisis ekonomi. Kekhawatiran dan kecemasan
mulai dirasakan masyarakat Indonesia, apalagi pada para pekerja/buruh. Wabah
virus covid-19 seperti diketahui memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi
para buruh, seperti banyaknya pemotongan upah hingga pemutusan hubungan kerja
(PHK).
Nasib
buruh di tengah pandemi Covid-19 semakin terancam. Pilihan mereka saat ini
terbatas, antara bekerja keluar rumah demi tetap berpenghasilan atau
mengkarantina diri dengan ancaman kehilangan pekerjaan. Situasi saat ini seolah
membuat beban bagi para kaum buruh. Ditengah wabah ini kita terus disibukkan
sajian media mengenai masalah-masalah perburuhan. Semua itu mengindikasikan,
bahwa dunia perburuhan ditengah pandemi covid-19 ini terjadi banyak masalah.
Momentum hari buruh setiap tanggal 1 Mei ditengah pandemi covid-19, tahun ini terasa
berbeda dari hari buruh biasanya , dimana para buruh menjalankan aksinya dengan turun ke jalan. Tapi saat ini, para
buruh hanya bisa melakukan protes terhadap beberapa kebijakan pemerintah lewat
memajangkan poster dimedia sosial dikarenakan adanya himbauan agar tetap
dirumah saja demi memutus mata rantai covid-19. Berbicara soal buruh hingga
detik ini masih menjadi persoalan. Persoalan-persoalan buruh yang tak kunjung
berakhir tersebut antara lain seputar kesejahteraan, upah buruh (UMR), dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang selalu
menghantui para pekerja. Persoalan yang dihadapi para buruh bukan hanya itu, di
tengah pandemi ini masih banyak ditemui perusahaan yang tetap mempekerjakan
buruh secara full time. Para buruh tentu tidak bisa dipungkiri sangat rentan
terkena covid-19, karena harus bekerja diluar rumah dan tidak bisa menghindari
hiruk pikuknya suasana perusahaan tanpa menggunakan alat pelindung diri yang
memadai.
Pandemi
yang terjadi di Tanah Air tentu mengakibatkan banyak dari para pekerja yang
terpaksa dirumahkan karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarakan data
dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) sudah ada sekitar 685 ribu
buruh yang kena PHK dan 1,8 juta lainnya dirumahkan. Situasi krisis membuat perusahaan
tidak punya pilihan lain selain melakukan PHK karena mereka harus menekan biaya
operasional besar-besaran. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah
perlu betul-betul mempersiapkan strategi yang tepat dalam rangka mengantisipasi
banyaknya pekerja yang mengalami PHK terkait dengan pandemi covid-19 yang telah
melanda Indonesia.
Kartu Pra Kerja adalah solusi ?
Pemerintah
telah meluncurkan program Kartu Prakerja yang kini memasuki gelombang kedua.
Program tersebut diperuntukkan bagi pekerja yang terdampak covid-19. Peluncuran
Kartu Prakerja di tengah wabah covid-19 salah satu langkah yang dilakukan
pemerintah untuk mengantisipasi para pekerja/buruh yang terkena PHK, bagi para
pekerja harian yang penghasilannya terdampak wabah covid-19. Dikeluarkannya
kartu prakerja ditengah wabah covid-19, kini diprioritaskan bagi buruh yang
terkena PHK. Disisi lain, adanya kartu prakerja membuat pro dan kontra, program
kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintah di tengah kondisi wabah covid-19
dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Dikeluarkannya Kartu prakerja
ini tentunya memiliki manfaat, akan tetapi di saat krisis seperti sekarang ini,
para buruh pastinya sangat membutuhkan bantuan tunai langsung untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari bukan pelatihan online.
Di
hari buruh yang baru saja dirayakan seharusnya menjadi momen yang tepat bagi
pemerintah untuk memberikan harapan bagi kaum buruh dari ancaman covid-19.
Masih banyak persoalan yang menghantui kaum buruh hingga hari ini. Buruh adalah
salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu,
keberpihakan pemerintah terhadap kaum buruh harus benar-benar diperlihatkan
secara serius.
Referensi :
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusBerbicara mengenai para buruh di tengan pandemi covid 19, sudah terlalu banyak beban yang di hadapinya apalagi mereka yang berada di kelas bawah. Tidak hanya pemotongan upah karyawan dan PHK yang diterimanya akan tetapi juga ancaman akibat Omnibus law RUU Cipta Kerja yang di hadapinya. Semoga para pemimpin bisa mengambil langka yang baik agar tidak ada yang di rugikan dan tidak ada orang yang di untungkan.
HapusSemoga para pendemi covid 19 segera sembuh agar manusia bisa kembali beraktifitas mencari rezki halalnya.
Sangat setuju. Pemerintah seharusnya tidak mengabaikan hak-hak buruh, dan lebih memperhatikan kaum buruh ditengah pandemi ini
HapusDi tengah pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai negara di belahan dunia salahsatunya indonesia sendiri memang menjadi sebuah polemik bagi negara tersebut.berbagai polemik dan masalah terjadi baik dalam pendisikan ekonomi maupun politik.salah satu polemik yang menyita publik adalah gelombang PHK secara besar besaran yang kemudian meresahkan para buruh utamanya dalam masalah ekonomi mereka.selain itu dampak dari PHK ini sendiri justru menambah jumlah pengangguran di negara kita.terus bagaimana kedepannya para pengangguran dan buruh ini,bagaimana kebijakan pemerintah selanjutnya yg dapat mengantisipasi krisis dari buruh tersebut.iya betul Kartu pra keja merupakan kebijakan untuk para buruh tetapi itu dikatakan belum efektif.masyarakat ataupun buruh sekarang membutuhkan bantuan lansung.
BalasHapusSepakat. Itulah mengapa peran pemerintah pusat maupun daerah dikondisi sekarang sangat dibutuhkan, pemerintah harusnya bekerja nyata dan peka terhadap apa yang dialami parah buruh. Misalnya, memberikan bantuan yang dirasakan langsung bagi para buruh untuk memenuhi perekonomiannya.
HapusDi tengah pandemi covid 19 ini tidak bisa di pungkiri bahwa buruh yang di PHK dan di rumahkan memang tidak sedikit jumlahnya yang di akibatkan oleh menurunnya prekonomian yang ada di tengah pandemi covid 19 ini tapi di sisi lain program pemerintah mengenai kartu prakerja di tengah pandemi covid 19 ini tdk bisa juga di katakan salah sasaran karena kebutuhan setiap individu mungkin berbeda namun sebagian buruh yang mereka butuhka bantuan dana, bukan bantuan pelatihan.
BalasHapusMungkin kalo dari saya dari tulisan ini sekedar saran mengenai angka buruh yang terkena PHK dan yang dirumahkan bsa di ksih tanggal penetapan penginputan datanya krn menurut saya angka yang terkena PHK itu bsa berubah sewaktu waktu. 👍🏻
Terima kasih. Kenapa saya mengatakan salah sasaran, karena yang awalnya syarat untuk mendapatkan kartu prakerja itu yang tidak bekerja serta menempuh pendidikan formal terpenuhi. Tapi ada yang saya liat dilapangan, orang yang masih sementara menjalani pendidikan formal mendaftar kartu pra kerja. Saya rasa aturan dan syarat harus dipertegas lagi oleh pemerintah. Agar hak-hak yang seharusnya milik orang yg membutuhkan terpenuhi dengan baik.
Hapussodari berkata kartu prakerja tdk efektif,harus blt. tapi apakah dengan blt masyarakat akan patuh terhadap kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus?
BalasHapusTerima kasih. Saya tidak bisa menjamin bahwa dengan blt masyarakat akan patuh terhadap kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai. Krn kebutuhan masyaralat berbeda-beda. Sehingga memungkinkan muncul ketidakpuasaan terhadap blt yang diberikan. Tetapi setidaknya, dengan blt yang diupayakan pemerintah, bsa membantu perekonomian masyarakat dan bsa meminimalisir agar masyarakat tidak lagi bekerja diluar rumah, krn sdh mendapat blt, dan diharapkan mampu menutupi kebutuhan sehari-hari.
Hapusmengenai pamdemi covid19 ada ingin yg sy bongkar, sy tdk dpat menyembunyikannya lagi yaitu bosan.sy mauini berlalu lalu bertemu. kursi kantin depan perpus rindu berinteraksi dgn pantat mahasiswa yg senang mendengar dosen bilang kuliah hari ini selesai. sy puas jwbannya bintang5
HapusMantappp. Jangan lupa berdoa :)
Hapusmusibah yang melanda indonesia kiranya masih belum berhenti. Belum selesai wabah covid 19 yang menghantui negara-negara dunia dan menggoyahkan ekonomi, sampai menghadirkan krisis kemanusian, ditambah lagi Nasib buruh di tengah pandemi Covid-19 semakin terancam dikarenakan terkena phk oleh perusahaan-perusahaan yang tutup akibat hadirnya virus covid 19 yang menurut saya virus ini hanyalah penyakit tahunan. Menurut saya may day kali ini untuk buruh sangatlah menyedihkan dikarenakan adanya psbb yang membuat para buruh sulit menyuarakan pendapatanya .Tentang masalah kartu prakerja yang di terapkan oleh pemerintah, saya setuju dengan penulis dikarenakan apa yang diterapkan oleh pemerintah kurang efektif dimana buruh saat ini sangat membutuhkan penghasilan ,penghasilan buruh saat hanya bisa bertahan 1-2 bulan
BalasHapus